narasipacitan.com_Kebijakan pemerintahan Prabowo-Girban menuai kontra dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Pacitan (ACP). Mulai dari program makan siang gratis, yang berimbas pada pemangkasan anggaran di pemerintah daerah, diprotes mahasiswa. Mereka menilai efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden no 1 tahun 2025 itu mempersulit pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.
‘’Efisiensi anggaran juga harus menyasar kabinet Merah Putih yang memakan anggaran dua kali lebih besar,’’ katanya.
Dalam aksinya, demonstran membakar ban didepan gedung DPRD Pacitan, sebagi wujud protes. Mereka menuding pemangkasan anggaran hanya diterapkan pada sektor sosial dan pembangunan. Sedangkan anggaran untuk proyek mercusuar, gaji pejabat, serta fasilitas elite tidak tersentuh.
‘’Ini semakin menguatkan dugaan bahwa kebijakan ini hanya menekan rakyat kecil, bukan menertibkan pengelolaan anggaran secara menyeluruh,’’ sergahnya.
Disisi lain, pemerintah daerah tak berkutik kala Inpres yang memangkas APBD itu terbit. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga hanya sedikit menyumbang dalam komposisi APBD Pacitan. Mahasiswa pun melontarkan kritik, atas kinerja daerah menyerap pendapatan asli.
Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah yang menemui massa aksi menyatakan pemerintah daerah memahami aspirasi mereka. Namun, dia berdalih bahwa kebijakan anggaran dan program MBG merupakan instruksi pemerintah pusat.
‘’Pemerintah daerah akan berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar masukan dari rekan-rekan mahasiswa dapat diperhatikan,’’ janjinya.(agung)
