narasipacitan.com_Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) muncul dalam laporan Bupati Pacitan tentang LPJ Pelaksanan APBD Tahun 2023. Jumlahnya mencapai 116 miliar rupiah. Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pacitan meminta agar SILPA tersebut dipakai untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan penanganan bencana kekeringan.
“Sehubungan dengan silpa bebas, maka kami Fraksi Partai Demokrat memberikan saran dan masukan agar difokuskan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan kebutuhan air bersih di Kabupaten Pacitan” terang juru bicara Fraksi Partai Demokrat Rudi Handoko, saat pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota LPJ Pelaksanaan APBD Pacitan tahun 2023 di gedung DPRD, Senin (3/6)
Fraksi Partai Demokrat merinci, SILPA APBD tahun lalu sebesar Rp 116.508.846.101,76. Terdiri dari SILPA bebas atau yang bisa dipakai untuk kegiatan prioritas daerah sebesar 44.466.521.935,47, dan SILPA yang sifatnya terikat, atau harus dialokasikan untuk kegiatan yang sudah diatur penggunaanya sebesar Rp. 72.042.324.166,29.
Rekomendasi untuk memfokuskan SILPA bebas guna penanganan kemiskinan dan bencana kekeringan, bukan tanpa alasan. Pasalnya, jumlah penduduk miskin di kota berjuluk 1001 goa ini, angkanya mencapai 76,20 ribu jiwa. Meskipun, dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami penurunan, namun Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan, 2 tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index –P1) Kabupaten Pacitan hingga Maret 2023 sebesar 1,73 mengalami peningkatan sebesar 0,38 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 1.35. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) Kabupaten Pacitan hingga Maret 2023 sebesar 0,32, mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,23.
Kekeringan juga menjadi bencana rutin tahunan, yang melanda Pacitan. Pemerintah terus berupaya mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau, dengan melakukan droping air bersih ke sejumlah wilayah. Berdasarkan data BPBD, 2022 lalu terdapat 72 desa yang mengalami kekeringan. Sementara pada 2023 turun menjadi 59 desa dengan sebaran di 172 Dusun. Dari jumlah tersebut 25 desa sudah tuntas tertangani tahun lalu, sementara sisanya masih terus mendapatkan penanganan daerah.
