narasipacitan.com_ Dalam sidang Paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2023, didapati Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 116 miliar rupiah. Hal itu, disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pacitan Heru Wiwoho di hadapan anggota DPRD Kabupaten Pacitan. Kondisi ini menuntut pencermatan serius dari kalangan legislatif. Apakah SILPA yang jumlahnya mencapai ratusan miliar tersebut mencerminkan kinerja birokrat yang kurang maksimal melaksanakan penyerapan anggaran tahun lalu.?
Ketua DPRD Kabupaten Pacitan menjelaskan, SILPA yang muncul pada pengelolaan APBD tahun 2023 masih akan didalami oleh DPRD melalui rapat Badan Anggaran (Banggar). Pembahasannya dijadwalkan mulai hari ini, hingga Jum’at (31/05) mendatang. DPRD akan melakukan pendalaman terkait pos anggaran mana saja yang tidak terserap.
“Termasuk mencermati apakah SILPA ini termasuk terikat atau bebas”, terang Ronny Wahyono, saat dikonfirmasi wartawan selepas sidang Paripurna.
Sekda Pacitan Heru Wiwoho menjelaskan, SILPA yang muncul pada pengelolaan APBD tahun lalu, diantaranya sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sisa kas di BLUD RSUD Pacitan dan 24 Puskesmas, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) , bantuan keuangan provinsi, insentif fiskal, dan Dana Insentif Daerah (DID). Terdapat juga Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni tunjangan profesi guru PNSD, dan dana tambahan penghasilan guru PNSD (Tamsil PNSD), dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, BOP Paud, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bantuan Operasional KB, Dana Pelayanan Adminduk, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM, Dana Pelayanan Kepariwisataan, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Disisi lain ada pula Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Pengajian Formasi PPPK, DAU Pendanaan Kelurahan, DAU bidang Pendidikan, DAU bidang Kesehatan dan DAU bidang Pekerjaan Umum. Meski tak merinci jumlah masing-masing, ia memastikan SILPA tersebut terdiri dari SILPA mengikat dan SILPA bebas.
“Kita konsultasikan dulu, (SILPA terikat,red) biasanya diperuntukkan untuk kegiatan yang sebelumnya sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat”katanya.
Sebagai informasi, SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Umumnya, SILPA juga menjadi tolok ukur kemampuan birokrasi untuk melaksanakan penyerapan anggaran termasuk capaian output dari penyerapan anggaran tersebut, yang diserap melalui program kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selepas pembahasan bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD Pacitan dijadwalkan bakal menyampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi pada Senin (3/5) mendatang. (Agn)
