narasipacitan.com_Pembahasan terhadap APBD tahun 2025 mulai dilakukan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2026. Badan Anggaran DPRD yang bertugas membahas performa keuangan daerah tahun depan menyoroti 5 poin fundamental yang harus dijadikan tujuan pembangunan tahun depan. Hal itu disampaikan dalam rapat Paripurna Penyampaian Hasil Kerja Badan Anggaran, Jum’at (25/07/2025)
“ Arah kebijakan ekonomi kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan visi-misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD, dan juga untuk menjawab permasalahan yang dihadapi “, jelas juru bicara yang membacakan hasil kerja Badan Anggaran, Willy Riski Cahya Pambudi.
Lima poin yang disorot legislatif diantaranya angka kemiskinan yang masih diatas rata-rata provinsi, memerlukan stimulasi khusus agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif. Selain itu, ketersediaan infrastruktur daerah seperti jalan kabupaten yang memadahi, hingga air bersih. Selain itu, Banggar juga menyoal porsi Pendapatan Asli Daerah yang sedikit, sehingga menyebabkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah. Dari sisi ekonomi kerakyatan, DPRD menyoal ketimpangan pengeluaran penduduk pada level menengah yang menyebabkan pengeluaran penduduk kurang merata. Tak hanya itu, persoalan kualitas pendidikan, kesehatan jadi PR yang belum rampung digarap pemerintah.
“Berdasarkan permasalahan tersebut, tema RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah “ tahun 2026 adalah penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan keberdayaan sosial”, imbuh legislator dari Dapil Nawangan-Bandar tersebut.
Dibawah ini adalah target yang ditetapkan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan terhadap sejumlah indikator strategis, pada APBD tahun depan:
1. PERTUMBUHAN EKONOMI BERKISAR 5,8% – 6,3%.
2. TINGKAT KEMISKINAN PADA KISARAN 12,9% – 11,25%.
3. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA MENJADI 71,52 – 72,1.
4. GINI RASIO PADA KISARAN 0,352 – 0,350.
5. STUNTING PADA KISARAN 16,91.
6. INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA KISARAN 82,5.
7. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KISARAN 1,55% – 1,40%.
8. INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR KISARAN 87,65.
